teguh-budi-suhartono-1-smCILACAP– Paguyuban kepala desa di Kabupaten Cilacap meminta kejelasan mengenai peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) Pemerintahan Desa. Pasalnya, mereka selama ini tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan aturan tersebut baik oleh Pemerintah maupun DPRD Kabupaten Cilacap.

“Kami atas nama paguyuban belum pernah diajak bicara. Baik oleh eksekutif maupun dewan,” ujar ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Cilacap, Teguh Budi Suhartono, Kamis (25/5) kemarin.

Dihubungi melalui sambungan telepon, dia menjelaskan ada beberapa hal yang patut disikapi dari aturan ini. Terutama adalah masalah hukum bagi Kades dan juga perangkat.

Selain itu, aturan harus dipastikan sejalan dengan undang-undang dan peraturan di atas Perda.

“Ini yang masih kita pertanyakan, terutama mengenai sisi hukum,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya akan mencoba membahas ini dengan melibatkan kepala desa serta mengundang pihak terkait. Mulai dari Bagian Tata Pemerintahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermas), Inspektorat Wilayah, dan lainnya.

“Dalam waktu dekat akan saya kumpulkan Kades per distrik dan kita bertemu kan dengan pihak terkait,” katanya.

Dia mengatakan, Perda ini bagi kepala desa sangat penting. Salah satu fungsinya adalah menjadi landasan hukum mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Selama aturan belum ada, pemerintah Desa kekurangan tenaga karena tidak bisa mengisi kekosongan jabatan.

“Dengan aturan ini desa bisa mengangkat perangkat untuk mengisi kekosongan,” lanjutnya.

Namun demikian, hal ini menjadi sangat teknis karena dipastikan harus ada aturan tambahan dan dijadikan rujukan. Aturan tersebut membahas masalah teknis seperti tata cara seleksi, persyaratan bagi calon perangkat desa dan lainnya. “Ini bersifat sangat teknis dengan adanya juklak (petunjuk pelaksanaan), juknis (petunjuk teknis),” katanya.

Saat ini banyak perangkat desa yang harus merangkap jabatan. Yang paling mudah ditemukan adalah rangkap jabatan antara Kepala Urusan (Kaur) Keuangan dengan Sekretaris Desa (sekdes). Pasalnya Desa tidak bisa mengangkat sekdes karena harus berstatus PNS. (har/ttg)

Telah dimuat di Radar Banyumas Pada tanggal 26 Mei 2016